Posisi Nurdin Halid cs makin terjepit. Berbagai langkah kini ditempuh untuk mengungkap borok yang selama ini disembunyikan mantan narapidana itu dalam memimpin PSSI sejak 2003 silam.
Selasa mendatang (8/3) Djoko Susilo, Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss dijadwalkan bertemu dengan Presiden FIFA Sepp Blatter, di kantor FIFA yang berada di Zurich, Swiss. Pertemuan itu adalah tidak lanjut dari permintaan Menpora Andi Mallarangeng yang menginstruksikan KBRI untuk aktif memberikan gambaran yang sebenarnya kepada FIFA.
Kepada Koran ini tadi malam Joko Susilo mengatakan sudah memiliki sederet bahan yang akan disampaikan kepada Sepp Blatter. Diantara yang akan dibicarakan adalah adanya beberapa pasal dalam status FIFA yang diplintir oleh PSSI dalam statutanya. Antara lain pasal 32 ayat 4 FIFA yang berbunyi “The members of the Executive Comittee…must not have been previously found guilty of criminal offence.” (Anggota Komite Eksekutif tidak boleh pernah dinyatakan bersalah atas tindakan kriminal). Oleh PSSI pasal itu dipelintir menjadi Statuta PSSI pasa 35 ayat 4 “Harus tidak sedang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan criminal pada saat kongres?
Djoko Susilo mengungkapkan, pihaknya memahami jika FIFA alergi dengan yang namanya intervensi dari pemerintah. Tapi, FIFA sendiri tidak menjamin independensinya itu bisa dimanipulasi oleh PSSI. “Karena itulah nanti semuanya nanti akan saya beberkan kepada Sepp Blatter. Bagaimana pemerintah mau luruskan yang salah kok dianggap intervensi,” kata Djoko Susilo.
Hal lain yang akan disampaikan adalah fakta-fakta bahwa Nurdin Halid dan kroninya melakukan banyak hal terkait kongres yang menguntungkan kubunya dan mempersulit bakal calon lain. Diantaranya dengan menerjemahkan semuanya sendiri pasal 35 Ayat 4 Statuta PSSI “Telah aktif sekurang-kurangnya lima tahun dalam kegiatan sepak bola?. Pasal itu oleh PSSI diartikan bakal calon harus aktif paling tidak lima tahun dalam kompetisi sepakbolaan (sebagai official dan atau pemain yang mempunyai tanggaungjawab teknis, medis, dan administrative ) dibawah PSSI .
Melihat kondisi yang berkembang, Djoko Susilo beroandangan jika selama ini FIFA hanya mendapat infomasi sepihak.
“Tugas kami disini adalah memberikan infomasi yang komprehensif. Kita ingin informasi yang masuk ke FIFA berimbang,” beber mantan wartawan Jawa Pos ini. “KBRI posisinya ingin FIFA mendapat masukan seluas luasnya dan melihat Indo secara komprehensif. FIFA juga sedah semestinya melihat reaksi masyarakat Indonesia. Kantor PSSI saja sekarang sudah disegel massa yang jengkel. FIFA harus tahu apa penyebabnya. Karena itulah saya ngotot ingin ketemu langsung Sepp Blatter,” lanjutnya.
Untuk menuntaskan perselisihan yang terjadi, sebagai Duta Besar Djoko Susilo mendorong FIFA untuk menurunkan tim pencari fakta ke Indonesia. Sebagai Dubes Djoko berjanji akan memberikan fasilitas seluas-luasnya sehingga tim independent FIFA itu bisa bertugas dengan lancar dan bisa mengambil kesimpulan tanpa dipengaruhi pihak manapun.
“Dan jika pihak-pihak yang saat ini berselisih faham dengan kubu NUrdin Halid dkk ingin beraudiensi langsung dengan FIFA di Zurich KBRI di Swiss siap menjembatani,” ungkapnya.
Djoko Susilo dengan terus terang juga menyayangkan, selama ini orang-orang PSSI yang kerap keluar masuk kantor FIFA di Zurich sama sekali tidak berkoordinasi dengan KBRI. Padalah lembaga olahraga Indonesia lainnya jika punya agenda di Swiss selalu kulo nuwun dengan KBRI. “Orang-orang PSSI itu sluman slumun slamet jika kesini. Mereka tidak pernah berkoordinasi dengan KBRI. Tapi kita tahu lah siapa saja orang – orang PSSI yang keluar masuk di kantor KBRI. Mungkin kalau mereka kecopetan baru melapor ke KBRI,” paparnya.
Sementara itu, kemarin beredar kabar jika lobi Indonesia agar tidak mendapat sanksi dari FIFA berhasil. Otoritas sepakbola dunia itu mengabulkan permintaan PSSI untuk tidak langsung menjatuhkan sanksi melalui Sidang Komite Asosiasi yang berlangsung Selasa (1/3) sore di Zurich, Swiss. Seperti dilansir situs situs resmi PSSI, FIFA juga menginstruksikan agar PSSI menggelar Kongres Pemilihan atau Kongres Luar Biasa selambat-lambatnya 18 pekan kedepan. Dengan demikian, PSSI diperkirakan sudah harus melaksanakan Kongres untuk pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, dan sembilan anggota Excecutrive Committee (Exco) kepengurusan 2011-2015 tersebut pada akhir Juli 2011.
PSSI secara resmi sudah mengirim surat kepada Sekjen FIFA Jerome Valcke pada Senin (28/2) malam lalu. Isi surat itu, mengenai pengunduran waktu Kongres Pemilihan Exco PSSI 2011-2015 dari rencana semula pada 26 Maret 2011 di Bali, serta permintaan agar FIFA tidak menjatuhkan sanksi kepada Indonesia, seperti diisyaratakan dalam surat elektronik (email) Jerome Valcke 24 Februari lalu.
Kemungkinan adanya sanksi dari FIFA itu sebelumnya memang ditulis oleh Jerome Valcke dalam surat elektroniknya. Sanksi itu disebut-sebut akan dibahas pada Sidang Komite Asosiasi yang dilakukan Selasa sore waktu Zurich, Swiss.
“Dalam pertemuan saya dengan Sekjen FIFA Jerome Valcke Senin sore lalu masalah sanksi itu memang tidak disebut-sebut olehnya. Hal itu sekaligus membuktikan bahwa FIFA masih memberikan dukungannya kepada kita, sehingga masalah sanksi untuk kita tidak dibahas pada sidang Komite Asosiasi tersebut,” jelas Suryadharma “Dali” Tahir, Deputi Sekjen Bidang Luar Negeri PSSI, Rabu (2/3) pagi.
Sidang Komite Asosiasi atau Associations Committee dipimpin langsung oleh ketuanya, Geoff Thompson dari Inggris, dengan wakil ketua Jacques Anouma dari Ivori Coast. Anggota Komite Asosiasi, yang kerap disebut juga sebagai Komite Emergency ini berjumlah ganjil, yakni 17 orang, untuk memudahkan bila dilakukan pemungutan suara dalam pengambilan keputusan. Ketua, wakil ketua dan 17 anggota Komite Asosiasi seluruhnya berasal dari negara yang berbeda.
Dari total 19 representasi anggota FIFA yang berada di Komite Asosiasi ini, hanya dua orang yang berasal dari benua Asia, yakni Sheiki Ahmad Bin Khalifa Al Thani dari Qatar, dan Mirabror Usmanov dari Uzbekistan.
Dali Tahir mengakui, dia mengenal cukup baik Geoff Thompson, karena sering bertemu pada berbagai acara-acara resmi FIFA. Namun demikian, dalam kunjungan terakhirnya ke Zurich pada Minggu dan Senin kemarin dia tidak sempat bertemu dengan salah satu petinggi FA Inggris itu. Yang jelas, Geoff Thompson termasuk salah satu pejabat FIFA yang pernah datang ke Indonesia mendampingi Joseph Sepp Blatter, Presiden FIFA.
Selain instruksi menggelar kngres dalam 18 pekan ke depan, kabarnya FIFA dalam suratnya dengan tegas meminta Nurdin Halid untuk tidak maju lagi menjadi calon Ketum dalam kongres nanti. Hal itu diungkapkan olah salah satu tim sukses Arifin Panigoro – George Toisutta, Salh Mukadar.
“Saya mendapat informasi dari internal PSSI jika ada surat FIFA yang menegsakan Nuridn Halid tidak boleh lagi mencalonkan diri. Saya percaya informasi itu karena selama PSSI selalu berupaya menyembunyikan semua informasi yang tidak menguntungkan mereka dan hanya menyempaikan hal-hal yang menguntungkan saja,” ujar Saleh Mukadar kepada Koran ini tadi malam. “Saya yakin jika FIFA tidak akan memberi sanksi kepada Indonesia dan melarang Nurdin Halid maju lagi itu benar. Kita tunggu saja surat resminya,” lanjut Saleh. Pria yang juga anggota DPRD Jatim itu mebyatakan, standar etika organisasi olahraga dimanapun sama. Yaitu mantan narapidana dilarang menjadi ketua umum.
Sayang, ketika dicoba dimintai keterangan soal ini Sekjen PSSI Nurgraha Besoes sama sekali tidak mengangkat handphonennya atau membalas SMS yang dikirimkan.
Di tempat terpisah, banyaknya desakan dari berbagai pihak agar segera ada tindakan dari pemerintah terkait permasalahan di tubuh PSSI ternyata belum mendapatkan respon kementerian pemuda olahraga (kemenpora). Mereka khawatir dianggap intervensi terhadap permasalahan PSSI.
“Kami hanya akan mengawasi dan menunggu saja. Bolanya ada di PSSI, selama mereka sesuai prosedur dan aturan di negara ini, maka kami tidak akan ada tindakan apa-apa,” kata Menpora Andi Mallarangeng saat ditemui di kantornya, kemarin (2/3).
Bahkan, pihaknya telah mempersilahkan PSSI seandainya ingin berkonsultasi dengan pemerintah. Sebab, hal itu sudah ditunggu-tunggu oleh Menpora sebelum permasalahan kongres ini membesar. Namun, jika tetap tidak datang berkonsultasi, pihaknya juga tidak mau memanggil induk sepak bola di tanah air tersebut.
“Kapan saja PSSI mau berkonsultasi kami siap menerima. Cuma, kalau kami didesak dan sampai akhirnya memanggil mereka , nanti malah dianggap intervensi. Dan mereka pasti melaporkannya ke FIFA,” terang lelaki berkumis tersebut.
Terkait adanya langkah Mediasi yang dilakukan pihak DPR RI, Andi malah ingin memperjelas posisi masing-masing pihak yang berusaha di mediasi sehingga tidak ada salah persepsi tentang posisi.
“Pemerintah posisinya sesuai dengan UU dan sistem keolahragaan nasional juga turunannya. Tugas pemerintah melakukan pembinaan, mengatur, dan mengawasi PSSI,” ucapnya.
“Sedangkan PSSI itu adalah organisasi olahraga yang dibina dan diawasi pemerintah. Jelas posisinya seperti itu. Kemenpora juga harus menjalankan peraturan perundangan-undangan di RI serta ketentuan-ketentuannya. Artinya, kalau kami menjalankan kewenangan dan tugasnya, tentunya tak bisa disebut intervensi. Apalagi langkah kami saat ini hanya memberi pengarahan dan peringatan,” tambahnya.
Kendati demikian, pihak pemerintah dalam hal ini Menpora tidak mau tinggal diam. Walaupun tidak memanggil PSSI, lanjut Andi, pemerintah sudah berinisiatif untuk mendatangi dan membuka komunikasi dengan FIFA sehingga bisa menjelaskan permasalahan yang terjadi.
“Saya sudah hubungi lagi pak Joko (Joko Susilo, dubes RI untuk Swiss, Red). Dia mengatakan sudah mengadakan janji untuk bertemu presiden FIFA (Sepp Blater). Kalau sudah ada hasil, nanti pasti akan ada tindak lanjutnya,” paparnya.
Andi mengatakan bahwa pihaknya ingin agar permasalahan di tubuh PSSI ini bisa cepat selesai. Untuk itu, pihaknya akan melakukan apa saja selama masih tidak dianggap intervensi. Hingga FIFA juga mengerti tentang permasalahan yang ada.
Di sisi lain, Andi juga menyangkal pernyataan ketum PSSI Nurdin Halid saat dipanggil Komisi X DPR RI terkait adanya ancaman bunuh dari beberapa orang termasuk dari beberapa menteri. Walaupun, Nurdin tidak menyebutkan secara eksplisit siapa orang yang dimaksud. Menurut Andi, tuduhan tersebut salah besar.
“Pemerintah tidak ada ancam-mengancam. Apalagi Menpora. Kalau kami bisanya melakukan komunikasi langsung,” tegasnya.
Hanya, dia tidak menyangkal jika pernah mengirimkan pesan singkat (SMS) namun sebatas pemberitahuan dan pemberian peringatan. Tidak dalam hal mengancam membunuh,” tandasnya.
Karena itu, meskipun ditekan oleh para suporter yang pro-revolusi untuk segera membekukan PSSI, kemenpora tidak mau melakukan langkah tersebut.
“Kami tahu banyak dukungan untuk itu, Tapi, sampai saat ini kami hanya sebatas memberikan peringatan saja. Tidak lebih,” ucap mantan juru bicara kepresidenan tersebut
19.20
nic zegeg
